Situswarga.com.Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan pesan yang menyentuh sekaligus tegas saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Gamalama Ballrom Bella Hotel Ternate, Kamis (7/5). Di hadapan pejabat Kementerian/Lembaga dan 10 Kepala Daerah, Gubernur menekankan bahwa kemiskinan yang dialami petani dan nelayan di Maluku Utara bukanlah takdir, melainkan salah satu faktornya adalah akibat dari akses jalan dan jembatan yang belum terkoneksi selama puluhan tahun.
Gubernur langsung menyoroti nasib 80 persen warga Malut yang bergantung pada hasil bumi dan laut.
“Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, ‘Di mana uangnya?’ Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi mereka tetap miskin karena tidak bisa membawanya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas,” tegas Gubernur.
Memahami keterbatasan anggaran, Gubernur mengambil kebijakan berani dengan memprioritaskan fungsi daripada kemewahan. Dari 1.900 km jalan rusak berat di Malut, Pemerintah Provinsi akan fokus pada pengaspalan model Lapen (Lapisan Penetrasi).
Logika anggaran, 1 km jalan Hotmix memakan biaya Rp8 miliar, sementara dengan dana yang sama, pemerintah bisa membangun 4 km jalan Lapen. Target Utama adalah menghubungkan desa-desa terisolasi ke pusat pasar agar ekonomi rakyat bergerak. Selain itu, pemprov juga menggunakan skema “Kontrak Payung” yang pertama di Indonesia, menghemat biaya hingga 30 persen.
Selain jalan, Gubernur mengungkapkan kegelisahannya terkait pendidikan. Ia tak ingin lagi mendengar anak-anak di kepulauan berhenti sekolah hanya karena tidak ada akses atau biaya komite.
“Tahun 2025 kita gratiskan uang komite, dan hasilnya 10 ribu anak kembali bersekolah. Tahun 2026, kita luncurkan Sekolah Jarak Jauh untuk wilayah Morotai, Halut, dan Haltim. Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil,” ucapnya.
Gubernur perempuan pertama di Malut ini, juga memberikan instruksi keras kepada para Bupati dan Wali Kota agar lebih peduli pada pembangunan fisik yang menyentuh rakyat ketimbang kegiatan seremonial birokrasi, misalnya :
1). Pangkas biaya tidak penting, Kurangi perjalanan dinas (SPPD), rapat (FGD), dan biaya makan minum.
2). Setiap daerah wajib mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk infrastruktur.
3). Gubernur menyatakan tidak akan segan menolak menandatangani RAPBD 2027 bagi Kabupaten/Kota yang tidak memprioritaskan kepentingan publik.
“Kita menjadi pemimpin mungkin hanya sekali, biarlah yang sedikit itu bermanfaat bagi banyak orang. Mari berhenti copy-paste program, mari mulai bekerja dengan data dan hati,” tutup Gubernur. (Humas/ADPIM)
