Situswarga.com.Palembang – Gubernur Sumsel H Herman Deru (HD) , didampingi Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Palembang. Senin (4/5/2026). Rakor ini melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, dan Pemerintah Kota Palembang.
Dalam arahannya, Gubernur HD menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia meminta seluruh pihak membuka diri dan bekerja bersama tanpa ego sektoral.
“Palembang ini adalah wajah Sumatera Selatan. Apa yang terjadi di sini mencerminkan kinerja kita bersama, sehingga penanganannya harus serius, cepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Untuk itu, Gubernur menginstruksikan sejumlah langkah konkret. Di antaranya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Banjir melalui keputusan gubernur yang melibatkan Balai Besar dan Pemkot Palembang, guna mempercepat koordinasi dan memangkas birokrasi.
“Selain itu, pemantauan kondisi air di titik rawan banjir akan diperkuat melalui sistem CCTV agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Pengoptimalan fungsi pompa air serta melakukan perbaikan bertahap terhadap 21 box culvert dan gorong-gorong yang terdampak pembangunan tiang LRT”, tegas HD.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penimbunan lahan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai aturan.
“Kewenangan penanganan di sejumlah titik rawan banjir harus dipetakan secara jelas, apakah menjadi tanggung jawab pemerintah kota, provinsi, atau pusat agar tidak ada lagi keterlambatan penanganan di lapangan”, tutup HD.
Sementara itu, Wali Kota Ratu Dewa menjelaskan telah melakukan penanganan jangka pendek, seperti revitalisasi sungai, perbaikan saluran drainase, pembangunan pompa pengendali banjir, serta pemasangan CCTV pada sistem drainase.
*Ada sejumlah titik genangan dalam kewenangan provinsi dan pemerintah pusat, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Selain itu, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga masih menjadi tantangan dalam mendukung sistem resapan air”, ujarnya.
Turut hadir Wawako Palembang Prima Salam dan Para Kepala OPD
